oleh

Bawaslu Jawa Tengah Catat 48 Kasus Pelanggaran Pemilu

hitamputih.co – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah mencatat 48 kasus pelanggaran yang terjadi sejak awal masa kampanye pada Pemilu Tahun 2019 di Jawa Tengah.

Pelanggaran terbanyak saat ini didominasi oleh pelanggaran alat peraga kampanye (APK), kampanye di tempat ibadah dan sekolah, ASN dan perangkat desa tak netral, kampanye di luar jadwal, hingga politik uang (money politics).

“Kami mencatat terdapat 48 kasus pelanggaran terjadi selama masa kampanye ini di Jawa Tengah. Terbanyak adalah pelanggaran administratif terutama adalah pelanggaran APK yang marak terjadi merata di seluruh kabupaten atau kota,” ujar Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih, Selasa (27/11/2018).

Dari sebanyak 48 kasus pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tersebut, terdapat sejumlah kasus pelanggaran yang mengarah kepada pidana Pemilu.

Ada kurang lebih empat kasus, tetapi hanya satu kasus yang saat ini terus berproses hukum.

Tiga kasus lainnya tidak memenuhi unsur pidana Pemilu.

Untuk kasus politik uang yang terjadi di Kabupaten Semarang sendiri, menjerat salah seorang calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Golkar yang diduga melakukan pemberian sejumlah uang saat pagelaran wayang kulit di Kabupaten Semarang, beberapa waktu lalu.

Kasus tersebut sampai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Ungaran.

Namun di persidangan, hakim menyatakan caleg tersebut tidak terbukti melakukan politik uang, yang bersangkutan pun divonis bebas.

Kendati demikian Bawaslu mendorong Jaksa untuk melakukan banding untuk terus mengungkap kasus tersebut.

“Satu kasus sudah masuk proses pengadilan di Kabupaten Semarang, yang kemudian putusannya bebas. Jaksa pun kini sedang mengajukan banding, dan saat ini kami menunggu hasil putusan banding,” ujar Ana dalam dalam rapat kerja teknis Bawaslu Kabupaten Magelang di Balkondes Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

Kemudian, kasus pidana pemilu di Kota Pekalongan yang tengah proses di kepolisian, dimana salah seorang peserta pemilu melakukan kampaye di luar jadwal.

Kasus tersebut sudah masuk ke ranah kepolisian, dan tinggal menunggu 14 hari sebelum kasus tersebut diproses secara hukum.

“Waktunya nanti 14 hari, dan sudah lepas di tingkat bawaslu. Kasus terjadi di Kota Pekalongan dengan dugaan kampanye di luar jadwal, terkait dengan iklan kampanye juga dan sekarang sedang diproses di kepolisian. Kita akan kawal terus,” ujar Ana.

Kemudian yang terbaru, kasus pencopotan baliho dari salah satu caleg yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo, digugat secara perdata oleh caleg yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri Wonosobo.

“Kasus tersebut sedang proses penanganan pidana, saya kira itu masih ditangani oleh Bawaslu kabupaten Wonosobo. Nampaknya juga ada gugatan perdata di pengadilan terkait kasus tersebut, kita tunggu saja,” kata Ana.

Kendati demikian, Ana menegaskan secara aturan, APK yang berbayar tetap tidak diperbolehkan, selain APK yang difasilitas oleh KPU, sehingga sah-sah saja jika Bawaslu melakukan penertiban terhadap APK tersebut.

“Secara aturan sendiri, APK yang berbayar itu tidak diperbolehkan, selain yang difasiltasi KPU, sudah aturan. Artinya harus dicopot dan ditertibkan,” ujarnya.

Bawaslu pun melakukan penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Pelanggaran administratif diselesaikan di tingkat Bawaslu Kabupaten atau Kota.

Pelanggaran pidana pemilu dengan melibatkan Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Jaksa dan Kepolisian.

“Pelanggaran APK hampir mendominasi, terkait fasilitasi KPU maupun APK tambahan. Karena fasilitasi KPU sempat terhambat, sehingga marak sekali APK-APK tersebut. kemudian ditambah sudah difasilitasi, tetapi APK tambahan tidak terkontrol. Rekomendasi Bawaslu pun melakukan penindakan bersama satpol PP,” ujarnya.

Cegah Pelanggaran Serupa di Kabupaten Magelang

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magelang, Fauzan Rofiqun, mengatakan, usai mengetahui kasus baliho APK berbayar di Wonosobo, pihaknya langsung melakukan identifikasi dan pendataan terhadap baliho berbayar di Kabupaten Magelang.

Hal ini dilakukan agar upaya penertiban APK yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang tidak berbuntut masalah hukum di belakang.

Bawaslu pun melakukan penindakan dengan hati-hati sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Secara pasti, baliho APK berbayar masih belum masuk spesifikasi pengawasan kita. kita akan koordinasi, instrusikan melalui panwascam untuk melakukan pendataan terlebih dahulu, jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Fauzan, Selasa (27/11/2018). (TJ)

 

@lambejeplak @lambeturah @seputarsemarang  #migsémara #cegatanjogja #cegatansolo #cegatan #semarang #semaranghits #semarangexplore #jatenggayeng  #jateng #jatengeksis #seputarindonesia #seputarsemarang #lambeturah @tribunjateng @tribunnews @zona_info @infokejadiansemarang @infosemaranghits @mediasemarangextreme @infocegatanseindonesia #jawa #jawatengah @gadissosmed_ @tribratanews  @officialrcti  @metrotv @mmtctv @cnnindonesia @kompastv @suara_merdeka @tvonenews @youtube @koboisarap @indosiar @tvrijateng @antv_official @jawapos @tempodotco @info_cegatan_boyolali @info.cegatan_jogja  @info_cegatansolo @semarang_terbaru @semarangpsis @unnes_semarang  @undip_semarang @kampusindonesia_ @nahdatul_ulama_ @cb_jateng @kampussemarang @elshintanewsandtalk @elshintatv_jakarta @elshintadotcom @radioelshinta_smg @radioidolasmg @satgasnusantara   @merajut_kebhinekaan #psis 

banner 300250

News Feed