oleh

Pencegahan Pencurian APBD Dimulai Dari Partai Politik

AGUSSAIBUMI – Menyikapi masih maraknya pencurian anggaran di daerah Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai pembenahan tersebut harus dimulai dengan memperbaiki sistem pilkada, pemilu dan khususnya partai politik.
“Kuncinya ada di pembenahan partai politk. Sebab pasangan calon pasangan calon yang dimajukan dalam pilkada selama ini tidak diseleksi dengan benar karena mengutamakan pihak yang memiliki uang,” jelas Syamsuddin saat dihubungi Selasa (20/11).
Idealnya pengajuan calon kepala daerah untuk Pilkada harus dari basis kader yang sudah lama bekerja di partai dan memiliki komitmen untuk publik. Oleh sebab itu sistem seleksi dan hal lainnya pada partai politik harus dibenahi.
Dengan membenahi sistem kader diharapkan akan dapat mengurangu upaya pencurian anggaran daerah melalui bancakan proyek untuk mengembalikan modal mereka saat kampanye.
Standar etik juga menjadi salah satu concern pada partai politik, yang saat ini tidak seragam dan penerpannya pun masih tidak seragam satu dengan lainnya, ada yang konsisten ada yang tidak dan ada yang setengah setengah. Transparansi partai politik juga menurutnya harus didorong ke tingkat yang lebih baik lagi dengan tata pengelolaan keuangan yang akuntable dan transparan.
Lebih lanjut menurut Syamsuddin pada tingkat pemerintah daerah pun pengawasannya perlu diperketat. Selama ini menurutnya pengawasannya hanya mengandalkan sistem internal baik inspektorat dan lainnya.
“Kedepan pengawasan kinerja dilakukan oleh lembaga yang betul betul independent yang tidak menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri untuk menghindari potensi dikendalikan dari dalam pemerintahan daerah itu sendiri,” pungkas Syamsuddin.
Dalam kesempatan yang berbeda Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono  mendukung agar Parpol lebih berintegritas.
“Parpol harus berintegritas juga, sebagaimana usulan KPK. Walau tak mudah, harus dicoba setidaknya secara bertahap,” tutur Soni.
Ia mengakui bahwa perencanaan dan anggaran daerah merupakan area rawan korupsi. Namun penyelesaiannya cukup dengan penerapan e-planning dan e-budgetting, perkuat integritas dari kepala daerah.
Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang di tangan inspektorat daerah juga perlu diperkuat. Salah satunya cukup dengan perubahan PP dan Permendagri 2019 tanpa merubah UU.
“Strukturnya diubah, eselonnya dinaikan menjadi eselon Ib (semula IIb) sedang di kab/ kota jadi eselon IIa (semula IIb) dan mekanismenya yang diubah melibatkan laporan ke jenjang distasntya. Personel juga ditingkatkan kuslitasnya dengan standart kompetensi khusus. Ini masih belum menjadi kebijakan dan baru digodok Menpan-RB,” pungkas Soni. (MI)
 
#PolriPromoter #PemiluAmanSejukdanDamai #Pemilu2019AmandanDamai  @lambejeplak @lambeturah@seputarsemarang  @agussaibumi  #cegatanjogja #cegatansolo#cegatan #semarang #semaranghits#semarangexplore #jatenggayeng #jateng#jatengeksis #seputarindonesia#seputarsemarang #lambeturah @tribunjateng @tribunnews @zona_info@infokejadiansemarang@infosemaranghits@mediasemarangextreme@infocegatanseindonesia #jawa#jawatengah  @gadissosmed_@tribratanews @officialrcti @metrotv@mmtctv @cnnindonesia @kompastv@suara_merdeka @tvonenews @youtube@koboisarap @indosiar @tvrijateng  @antv_official @jawapos  @tempodotco@info_cegatan_boyolali@info.cegatan_jogja @info_cegatansolo@semarang_terbaru @semarangpsis@unnes_semarang @undip_semarang@kampusindonesia_ @nahdatul_ulama_@cb_jateng @ganjar_pranowo@kampussemarang @elshintanewsandtalk @elshintatv_jakarta @elshintadotcom @radioelshinta_smg @radioidolasmg @satgasnusantara #satgasnusantarapolri @tribratanews@polisi_peduli @polisi_kita @polisi_ku @polisi_masakini@ntmc_polri@dit.kamsel.polri@info_polri@polisii_indonesia@liputanpolri@merajut_kebhinekaan@lensa.polisi@satgasnusantara #SatgasAntiBlackCampaignJateng @SatgasAntiBlackCampaignJateng #SatgasPanganPolri #Natal #TahunBaru #Sembako #BBM #PolriPromoter 

banner 300250

News Feed