oleh

Ada Penarikan Biaya PTSL, Asisten 1: Jangan Main Main Dengan Program PTSL, Kita Akan Tindak Tegas Pelakunya

Saibumi.id, SEMARANG – Terkait adanya penarikan biaya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang mencapai Rp 900 Ribu Per satu sertifikat yang di setorkan anggaran tersebut kepada setiap RT masing masing dan diduga di setorkan kepada oknum Mudin kelurahan kudu.

Kepala Kelurahan Kudu Purwono, saat di konfirmasi melalui Wasthaap menjelaskan, bahwa terkait PTSL ini, dirinya tidak bisa menjawab kalau yang berkaitan dengan tidak resmi.

“Soal PTSL ini, Saya tidak bisa menjelaskan kalau yang tidak resmi, kalau yang resmi dan ada SK nya saya bisa menjawab kalau itu ada pelanggarannya,” kata Purwono, Kamis (22/7/21).

Saat akan ditanyakan media ini, mengenai adanya dugaan Mudin Kelurahan Kudu yang menariki anggaran PTSL dari setiap RT dan RW. Purwono langsung memutus dan mengatakan, bahwa dirinya sedang ada acara dan langsung menutup wawancara tersebut.

Dari pantauan dan penelusuran media ini selama beberapa hari ini, memang di temukan banyak warga yang mengurus PTSL sertifikat massal dengan membayar Rp 900 ribu, namun dengan rincian Rp 500 ribu pertama diserahkan masing masing RT, kedua Rp 400 ribu setelah sertifikat tersebut sudah jadi.

Berdasarkan informasi tersebut, media ini menghubungi wakil walikota Semarang Ir. Hj. Hevearita G. Rahayu, M.Sos., dan diberikan nomor handphone Asisten 1 Trijoto Sardjoko, SH, MM., yang menangani panitia PTSL sekaligis ketua TIM PTSL Kota Semarang.

Terkait adanya penarikan Biaya PTSL di kelurahan Kudu, kota Semarang, Asisten 1 Trijoto, saat di hubungi media ini mengatakan, bahwa hal itu tidak dibenarkan adanya biaya pembuatan sertifikat massal tersebut.

“Tidak ada biaya apapun dalam pembuatan sertifikat massal ini, kalau itu ada saya akan tindak tegas pelakunya, karena itu pungli dan liar,” tegasnya.

Trijoto juga mengatakan, jika hal tersebut dilakukan oleh Oknum Mudin Kelurahan itu tidak benar, dan itu bukan tugasnya Mudin yang mengkoordinir PTSL.

“Itu bukan tugas Mudin melakukan itu,dan SK kita hanya kepada Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan ketua LPMK. Mereka ini yang menerima SK resmi dan menjalankan kepanitiaan PTSL diwilayahnya, dan tidak ada pungutan biaya apapun dalam pengurusannya,” jelasnya.

Dia juga menambahkan, akan memanggil kepala kelurahan kudu dan meminta keterangannya terkait itu.

“Lurahnya akan kita panggil besok, dan saya akan terjunkan Tim untuk menelusuri itu bersama kepolisian, jika memang uang warga itu semua setor ke oknum Mudin, kita akan tindak secara hukum,” pungkasnya. (Bd)

banner 300250

News Feed