oleh

Ketua DPRD Demak: Belum Ada Anggaran Untuk Revitalisasi Pasar Gablok

Saibumi.id, DEMAK – Perwakilan warga Desa Tlogorejo, Kabupaten Demak, yang di damping kuasa Hukum warga Agus Munif S.H., mendatangi kantor DPRD Kabupaten Demak, Rabu Pagi (21/7/21), untuk menyampaikan keluhan adanya rencana penggusuran lahan mereka untuk pembangunan pasar Gablok pada tahun 2022 oleh Dinas Perdagangan, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak.

Kedatangan warga Tlogorejo tersebut, langsung disambut baik oleh ketua DPRD Kabupaten Demak, H. Sri Fahrudin Bisri Slamet.

Dalam pertemuan tersebut, Kuasa Hukum Warga Tlogorejo, Agus Munif S.H., mengatakan, dirinya bersama warga Desa Tlogorejo, menyampaikan keluhannya dengan adanya rencana penggusuran yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak.

“Kedatangan kami disambut baik oleh ketua DPRD Kebupaten Demak, kami langsung menyampaikan keluhan kami kepada ketua DPRD,” kata Munif.

Dijelaskan Munif, karena hal tersebut, membuat resah warga Tlogorejo. Pasalnya, mereka telah menerima surat pengosongan lahan pada surat pertama diterima warga, tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu.

Lanjut Munif, pada surat kedua dari Dinsa terkait itu, warga diminta untuk datang ke pertemuan dan akan dilakukan sosialisasi. Hal ini sudah sangat tidak prosedural.

“Seharusnya, mereka mengundang warga terlebih dahulu, bukannya langsung meminta warga untuk mengosongkan lahannya. Dan juga harus ada sosialisasi terlebih dahulu,” ungkapnya.

Munif juga menambahkan, sebelum mendatangi kantor DPRD Kabupaten Demak untuk melakukan Audensi dengan Ketua DPRD. Dirinya telah melayangkan somasi sebanyak dua kali kepada dinas tersebut.

“Kita sudah layangkan somasi sebanyak dua kali, dan kita sudah terima jawaban dari dinas tersebut. Namun, jawaban somasi yang kami terima seraya ada kejanggalan dan tidak puas, untuk itu kita mengadu ke DPRD dan melakukan audensi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Demak, H. Sri Fahrudin Bisri Slamet, mengungkapkan, Legalitas Lahan harus jelas, karena diduga lahan tersebut adalah milik BBWS. Selain itu, Surat Keterangan Pengosongan lahan sudah tidak berlaku lagi.

“Seharusnya pihak Dinas terkait, harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu, bukannya langsung meminta kepada warga untuk mengosongkan lahan mereka, kalau seperti itu sudah keliru,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Demak, H. Sri Fahrudin Bisri Slamet, saat di hubungi media ini.

Menurut Slamet, langkah yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak, sudah tidak prosedural. Karena mereka tidak melakukannya dengan benar dan sesuai aturan.

“Ini kok langsung mau main bongkar dan warga diminta mengosongkan lahannya tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu. Ini kan hal yang salah,” ungkapnya.

Dijelaskan Ketua DPRD lagi, Bhawa terkait revitaliasasi pasar Gablok di Desa Tlogorejo, belum ada pembahasan anggaran tahun 2021 maupun tahun 2022 untuk rencana pembangunan pasar Gablok tersebut.

“Kita tidak akan menyetujui dan mengeluarkan anggaran, tanpa ada sosialisasi dan kejelasan peruntuk lahan tersebut,” tandasnya.

Dalam menutup wawancara tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Demak ini, akan memanggil kepala Dinas terkait dan akan menyampaikan kepada Bupati Demak, dengan apa yang disampaikan warga kepadanya di Kantor DPRD Kabupaten Demak. (Bud).

 

banner 300250

News Feed