oleh

Kepala Satpol PP Kota Semarang Digugat Ke PTUN Oleh Tim Kuasa Hukum Pedagang Mijen

Saibumi.id, SEMARANG – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Semarang, menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara dengan Nomor: 79/G/TF/2021/PTUN.Semarang, antara Pedagang dikawasan Jalan. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, tepatnya berada di depan Jatisari Square, pada 5 Juli 2021 lalu.

Diketahui dalam perkara tersebut para pedagang melalui kantor Hukum Kalijaga yang berada di jalan Perum Sari Indah 3, kelurahan Tambakhaji, Kecamatan Ngaliyan, melawan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, yang didaftarkan di PTUN Semarang pada tanggal 24 Agustus 2021 lalu.

Kuasa Hukum Pedagang, Herry Kurniawan S.H.M.H., mengatakan, dari kejadian yang menimpa para pedagang itu, akibatnya mereka terkena imbas dari tindakan penertiban dalam rangka pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Disease Virus 19 (Covid 19) pada tanggal 5 Juli 2021.

Lanjut Herry, Sebelum pihaknya mengajukan gugatan, para pedagang ini, telah melakukan upaya administrasi pada tanggal 26 Juli 2021, yang berupa surat keberatan kepada Kepala Satuan Pamong Praja Kota Semarang, terkait tindakan Penyiraman lapak pedagang dan diamankanya fasilitas dagangan para pedagang, yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Namun hingga diajukanya gugatan ini, kami belum menerima surat tanggapan terkait keberatan tersebut,” terang Herry, pada awak media, Selasa (31/8/21).

Dikarenakan hal tersebut, kata Herry, hal ini menjadi alasan bagi Tim Kuasa Hukum untuk mengajukan Gugatan ke PTUN Semarang guna menguji tindakan penertiban yang dilakukan pada tanggal 5 juli 2021, terkait prosedur dan jenis sanksi apa yang dapat dikenakan kepada pedagang pada kegiatan PPKM tersebut.

“Kami selaku Tim Kuasa Hukum dalam pokok gugatan ini, menggunakan dasar hukum Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease (Covid – 19), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai batu uji terhadap tindakan pemerintah yang menjadi objek gugatan,” jelas Herry.

Disisi lain, menurut Herry, terkait dengan fasilitas dagangan milik para pedagang yang diduga ikut diamankan pada saat pelaksanaan penertiban, dirinya menduga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

“Berdasarkan hal tersebut diatas, kami berharap Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dapat mengadili dan memutus perkara ini, dengan menerima dan mengabulkan seluruh isi gugatan Para pedagang selaku Penggugat,” ungkapnya.

Dia juga berharap, agar kedepannya pelaksanaan tindakan adminitrasi pemerintahan oleh Badan dan/ atau Pejabat Tata usaha Negara dapat berbenah lebih baik dan mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Terpisah, Kepala Satuan Pamong Praja Kota Semarang, Fajar Purwoto SH., MM., Saat dikonfirmasi terkait gugatan PTUN tersebut, mengatakan, dirinya hanya menjalankan tugasnya sebagai penertiban dan peraturan perda yang berlaku.

Lanjut Fajar, selain itu juga pada waktu itu, para pedagang sudah melebihi dari jam tayang yang telah di tentukan dalam peraturan PPKM Darurat oleh pemerintah Kota Semarang.

“Silahkan saja, itu hak mereka untuk melakukan gugatan tersebut, yang terpenting kami hanya menjalankan tugas sesuai dengan Perda dan peraturan PPKM darurat,” kata Fajar.

Fajar juga menjelaskan, Satpol PP menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan permintaan dari wilayah dalam menjalankan operasi yustisi pada waktu itu.

Terkait pengambilan barang pedagang, kata Fajar, pihaknya sudah menjalankan sesuai dengan SOP. Dan ia juga persilahkan kepada para pedagang untuk mengambil barang mereka setelah dua hari tanpa biaya di kantornya.

“Kalau mereka para pedagang ini tidak mengambil barang dagangan mereka, ya itu terserah dari mereka. Yang penting kami sudah menjalankan SOP dan juga kami persilahkan mereka mengambil dagangnya tanpa biaya apapun di tempat kami,” tandasnya. (DW/SB).

banner 300250

News Feed