SEMARANG – Praktik politik uang (money politics) dikhawatirkan akan makin masif pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 35 daerah di Jawa Tengah yang akan berlangsung, November 2024 mendatang.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyelengara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu Jateng sedang gencar mengedukasi masyarakat.
Termasuk menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dan tokoh masyarakat untuk bersama mengeliminasi politik uang.
Hal tersebut disampaikan Dr H Multazam Achmad MA, moderator Focus Group Diascussion (FGD) bertema Gerakan Antipolitik Uang dalam Pilkada Serentak 2024 yang diprakarsai senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, asal Jawa Tengah, Dr H Abdul Kholik, SH Msi di gedung DPD RI Jateng, Jalan Imam Bonjol, Semarang, Sabtu (3/8/2024).
Peserta FGD berjumlah 21 orang, seluruhnya pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Tengah.
Selain Abdul Kholik, FGD menampilkan narasumber Komisioner KPU Jawa Tengah Basmar Perianto, Ketua Bawaslu Jateng Muhammad Amin, SAP MH, Ketua FKUB Jateng Prof Dr H Imam Yahya MAg,
Abdul Kholik menginginkan Pilkada serentak di seluruh Indonesia yang dijalankan sejak 2004, prosesnya diharapkan mampu mewujudkan demokrasi yang berkualitas, menuju kedaulatan rakyat.Grand Final Pemilihan Sinok Sinang, Ahla dan Alfin Terpilih sebagai Sinok dan Sinang Kendal 2024
Sehingga harus berjalan jujur adil (jurdil) yang muaranya dapat menghasilkan pemimpin di daerah yang berkualitas dan mampu bekerja dalam upaya menyejahterakan masyarakat.
Namun fakta menunjukkan, penyelenggaraan Pilkada serentak selama 20 tahun ini, dari 500 lebih kepala daerah yang terpilih, 400 lebih di antaranya bermasalah terindikasi terlibat kasus hukum.
Salah satu pemicu utamanya akibat praktik politik uang yang merajalela hingga melanggar prinsip moralitas.
Abdul Kholik menyatakan prihatin, negara sudah menghargai rakyat diposisikan sebagai pemilik sah suara kemudian diberi kebebasan untuk menggunakan hak suara sebaik mungkin, tetapi justru dikotori dengan maraknya jual beli suara dalam setiap. Fenomenanya, kini masyarakat resah, karena rendahnya moralitas.
Terkait dibentuknya 238 lebih desa antikonflik di Jateng menghadapi Pilkada, Abdul Kholik memberi apresiasi tinggi, mengingat konflik dalam pilkada, salah satu pemicunya politik uang.
Basmar Perianto, Komisoner KPU Jateng menegaskan, dalam pandangan KPU, nilai etika kedudukannya lebih tinggi dari hukum.
Sehingga masalah etika akan selalu menjadi pegangan KPU dalam menjalankan tugas pilkada serentak.
Polda Jateng, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, Wakapolda Jateng, Brigjen Pol Agus Suryonugroho, Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, Jawa Tengah, Jateng, AKBP Sigit, AKBP Erick Budi Santoso, Iptu Mohammad Bimo Seno, AKBP Suryadi, Kombes Pol Ari Wibowo, Kepolisian Daerah Jateng, Polisi Jateng, Polri, Polisi Indonesia, Artanto, Ribut Hari Wibowo