Realita

Ketua Bawaslu Jateng: Penerima money politic tak akan menjadi tersangka, jangan takut melapor

Semarang – Ada sejumlah perbedaan regulasi dalam pemilu serentak 2019 dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Regulasi itu semakin membuka lebar kesempatan pada Bawaslu maupun Gakumdu untuk menjerat pelanggar-pelanggar pemilu hingga dijatuhi hukuman oleh pengadilan.
Pada aturan sebelumnya, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, masa kajian dugaan pelanggaran pemilu adalah lima hari. Untuk pemilu nanti, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masa tersebut akan bertambah menjadi 14 hari. Perbedaan kedua, penerima money politic (politik uang) bisa melaporkan si pemberi. Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017, yang disanksi hanya pemberi uang sementara si penerima uang tak akan bisa dijerat hukum.
Berbeda dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 yang memungkinkan keduanya, si penerima dan pemberi, bisa dijerat hukum. Hal inilah yang kadang membuat penerima uang takut melapor. “Undang-undang yang sekarang memberi ruang yang lebih besar untuk penegakan hukum.
Penerima money politic jangan takut melapor, karena di UU Nomor 7 Tahun 2017 yang disanksi hanya pemberi. Penerima tak akan menjadi tersangka, undang-undang menjamin seperti itu,” kata Ketua Bawaslu Jateng Fajar Subhi pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pilgub Jateng di Hotel Patra Jasa, Senin (24/9).
Hadir sebagai narasumber lainnya, Direskrimum Polda Jateng Kombes Heri Santoso dan Mantan Ketua Bawaslu Jateng Juhanah. Fajar juga mengungkapkan perbedaan yang ketiga adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 memungkinkan sidang pelanggaran pemilu tetap digelar meski terdakwa in abtentia (tidak hadir). Namun terkait hal ini masih terjadi perdebatan.
Lantaran dalam undangundang hanya menyebutkan klausul in abtentia saat penyerahan berkas dan sidang. Artinya, masih dibutuhkan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka sebagaimana ketentuan dalam KUHPidana. Jika demikian, maka Gakumdu tetap akan kesulitan seandainya tersangka menghilang sebelum dilakukan BAP.
“Hal ini yang akan kita komunikasikan dulu. Jangan sampai di satu daerah bisa tapi di daerah lain tak bisa atau sebaliknya. Karena dasar aturannya kan sama,” kata Heri. Pelanggar pemilu yang menghilang terjadi pada Pilkada Pemalang beberapa waktu lalu.
Seorang kades yang dilaporkan melakukan money politic tak bisa diproses karena menghilang hingga batas waktu penyelesaian perkara. Dari hasil evaluasi Pilgub dan Pilkada serentak, terdapat 89 laporan dengan mayoritas dugaan pelanggaran netralitas PNS dan politik uang.
Namun setelah ditindaklanjuti ada 83 laporan diantaranya tak cukup bukti. Enam lainya naik ke tahap penyidikan. Diantara terdakwa yang divonis bersalah dan dihukum pidana ada di Temanggung, Wonogiri, dan Karanganyar.
sumber : SM
@lambejeplak @lambeturah@seputarsemarang @agussaibumi#migsémara #cegatanjogja #cegatansolo#cegatan #semarang #semaranghits#semarangexplore #jatenggayeng #jateng#jatengeksis #seputarindonesia#seputarsemarang #lambeturah
@tribunjateng @tribunnews @zona_info@infokejadiansemarang@infosemaranghits@mediasemarangextreme@infocegatanseindonesia #jawa#jawatengah  @gadissosmed_@tribratanews @officialrcti @metrotv@mmtctv @cnnindonesia @kompastv@suara_merdeka @tvonenews @youtube@koboisarap @indosiar @tvrijateng  @antv_official @jawapos  @tempodotco@info_cegatan_boyolali@info.cegatan_jogja @info_cegatansolo@semarang_terbaru @semarangpsis@unnes_semarang @undip_semarang@kampusindonesia_ @nahdatul_ulama_@cb_jateng @ganjar_pranowo@kampussemarang
@elshintanewsandtalk
@elshintatv_jakarta
@elshintadotcom
@radioelshinta_smg
@radioidolasmg
@satgasnusantara
#satgasnusantarapolri
@tribratanews
@polrestolitoli
@polisi_peduli
@polisi_kita
@polisi_ku
@polisi_masakini
@pjrtolcipularang
@ntmc_polri
@dit.kamsel.polri
@info_polri
@polisii_indonesia
@liputanpolri
@merajut_kebhinekaan
@lensa.polisi
@satgasnusantara

Related Posts

1 of 262