Breaking News

Penyelenggara Pemilu Perlu Bangun Hoax Crisis Centre

DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai untuk membendung adanya hoax dikontestasi pemilu 2019, para paslon dan penyelenggara Pemilu dihimbau membuat Hoax Crisis Center. Alasanya, pembentukan divisi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang valid dalam mengcounter hoax yang beredar.
Nantinya, divisi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi serta data yang validitasnya dapat dipertangungjawabkan. Hal itu dirasa baik untuk masyarakat sehingga nantinya para pemilih ini dapat disuguhkan perbandingan data dan informasi sehingga dapat dikritisi secara komperhensif.
“Harus ada hoaks crisis center, dengan menyamai informasi agar dapat berimbang sehingga nantinya yang disuguhkan adalah adu data dan gagasan. Ini harus dipunyai oleh paslon dan penyelenggara pemilu,” ujarnya dalam sebuah diskusi di bilangan Jalan Carigil Timur, Jakarta, Kamis (20/9).
Ia menilai, munculnya hoax jelang pemilu sendiri dikarenakan adanya ketidak yakinan peserta pemilu sendiri akan kompetensinya. Pasalnya, jika mereka siap maka yang seharusnya disuguhkan lebih kepada program serta solusi yang dapat direalisasikan.
“Bagaimana kemudian menyakinkan untuk meyakinkan pemilih, karena keunggulan dirinya sendiri dianggap tidak cukup sehingga mencoba melemahkan pihak lain. Legalnya lewat perbandingn visi misi dan program. Tetapi secara sengaja karena dirinya tidak yakin munculah hoax,” ujarnya.
Munculnya produksi hoax sendiri menurutnya terjadi dikarenakan masih adanya masyarakat yang dalam pertinbangan memilihnya masih menggunakan sentimen dan ego. Terkait hal ini, dirinya menilai perlu ditingkatkan terkait pendidikan politik kepada masyatakat baik oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu.

Pasalnya, peserta pemilu juga memiliki tanggung jawab terkait hal tersebut karena proses kampanye sendiri merupakan salah satu pendidikan politik. Untuk itu ia mendorong agar para kontestan yang maju di Pemilu 2019 agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat dengan lebih menawarkan program yang nantinya dapat dikritisi ketimbang menyalurkan informasi hoax tanpa data atau saling menjatuhkan satu sama lain.
“Hoax ini menyasar masyarakat yang punya sentimen ego, medsos seperti WA ini yang sebenarnya lebih bahaya. Informasi didistribusikan ke orang yang memiliki sentimen lalu oleh orang ini disebarkan lagi ke lingkungannya.
Jadi orang itu mencari fakta sesuai dengan kondisi dan sentimen orangnya. Jadi fakta ini dipilih-pilih. Karenanya para kontestan punya kewajiban dalam berkampanye untuk melakukan pendidikan politik yang lebih menawarkan gagasan program,” ungkapnya.
Ia pun menyarankan agar masyarakt mau lebih kritis dan mencari informasi pembanding dalam menyikapi maraknya hoax. Hal tersebut bisa dilakukan agar setiap informasi yang didapatkan tidak langsung dicerna secara mentah sehingga memiliki sisi komperhensif daru berbagai sudut pandang.
“Masyarakat bisa mencari informasi pembanding lewat media konvensional atau sumber yang valid saat mendapatkan suatu informasi. Sehingga nantinya tidak langsung dicerna dan disebar begitu saja. Saya rasa hal itu perlu terus didorong dan diterapkan,” ungkapnya.
sumber : MI
 
#tribratanews.jateng.polri.go.id  i @lambejeplak @lambeturah @seputarsemarang  @agussaibumi #migsémara  #cegatanjogja  #cegatansolo #cegatan  #semarang  #semaranghits #semarangexplore  #jatenggayeng  #jateng #jatengeksis  #seputarindonesia #seputarsemarang  #lambeturah #kamuharustau
@tribunjateng @tribunnews  @zona_info @infokejadiansemarang  #SatgasAntiBlackCampaignJateng

Related Posts

1 of 262