Nasional

SPN Apresiasi Kinerja Polri dalam Pengamanan Pemilu

PADA pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak lalu, banyak pihak khawatir dengan kondisi keamanan. Khawatir apabila aparat, terutama kepolisian, tidak sanggup mengantisipasi dan mengatasi gangguan atau benturan-benturan yang terjadi saat pemilihan umum berlangsung.
Namun, akhirnya kekhawatiran itu tertepis dengan suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak di 171 daerah dengan rincian: 17 provinsi untuk pemilihan gubernur, 115 kabupaten untuk pemilihan bupati, serta 39 kota untuk pemilihan wali kota di seluruh Indonesia pada 27 Juni 2018 lalu.
Hal itu diakui pula oleh tokoh buruh Iwan Kusmawan, 52, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN). Menurutnya, pada pelaksanaan Pilkada serentak lalu banyak orang khawatir akan terjadi hal-hal di luar dugaan, tapi ternyata itu tidak terjadi. Kekhawatiran berikutnya ialah bahaya hoaks yang biasanya merebak menjelang pemilu.
Terkait dengan istilah berita palsu (hoaks), Iwan menilai ternyata imbauan antihoaks yang dilakukan oleh Polri berjalan efektif. Imbauan yang dikeluarkan oleh berbagai kalangan, misalnya dari Polri dan TNI yang melibatkan para tokoh masyarakat dan pemuda, serta semua golongan betul-betul efektif.
Artinya, masyarakat tidak terprovokasi oleh hoaks. Namun, keberhasilan itu juga tercipta karena adanya sinergitas yang terbangun pihak kepolisian dalam meningkatkan keamanan yang tidak hanya serta-merta dengan menambah jumlah pasukan, tetapi juga bagaimana caranya melakukan komunikasi yang baik dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.
Kalau langkah itu tidak dilakukan ia yakin hoaks akan bergerak dengan cepat dan itu bisa saja menimbulkan efek.
Dalam pandangannya, Pilkada serentak menjadi poin penting keberhasilan aparat dalam menjaga keamanan. Di beberapa daerah, hoaks yang terjadi tidak menjadi isu nasional karena itu dianggap sebagai isu daerah.
“Jadi situasi Pilkada serentak kemarin kita anggap kondusif. Begitu pun pada Pilpres 2019 kita berharap pada pengalaman Pilkada serentak harus juga lebih ditingkatkan,” ujar Iwan di Kantor Sekretariat SPN, Jakarta, Rabu (29/8).
Pada pengamanan Pilpres nanti, ia berharap aparat keamanan, khususnya Polri, tidak melakukan tindakan represif terhadap masyarakat dalam semua hal.

Sebab, contoh kasus di sejumlah daerah, menurutnya, sikap represif itu justru menimbulkan resistensi. Maka hal itu harus dikembalikan dengan meningkatkan keamanan yang baik dan efektif yakni dengan menghimpun kebersamaan antara Polri, TNI, dan masyarakat, karena itu kunci dari demokrasi.
Iwan juga masih mempercayakan aparat terutama kepolisian untuk menjaga keamanan, sebab sebagai pemegang tupoksi utama yang dibantu oleh masyarakat.
“Kunci demokrasi bisa aman dan damai adalah komunikasi. Jika sikap represif yang dimunculkan, orang justru akan memberi label antipati.
Untuk melancarkan komunikasi agar terjalin lebih baik, maka menurutnya para elite baik di tingkat pusat maupun daerah harus mau turun ke masyarakat,” katanya.
Mewakili kalangan buruh, Iwan juga menyampaikan kriteria dan harapannya terhadap para pemimpin negeri ini agar tidak alergi terhadap aksi (terutama yang dilakukan buruh) karena dengan adanya aksi berarti ada sesuatu yang terjadi dan harus dibenahi. Ia juga berharap Indonesia memiliki pemimpin yang benar-benar memiliki empati, tidak sekadar pencitraan.
Ke depan agar Pilpres 2019 juga berjalan lancar, Iwan tak lupa mengajak para buruh, khususnya SPN, untuk tidak golput.
“Saya mengajak seluruh anggota SPN untuk ikut pemilu. Dan yang jelas kita (SPN) tidak punya slogan untuk golput,” ajak Iwan yang pada Pemilu 2019 nanti akan mencoba ikut bertarung sebagai kandidat anggota DPD Jawa Barat.
sumber : MI
 
#tribratanews.jateng.polri.go.id  @lambejeplak @lambeturah@seputarsemarang @agussaibumi#migsémara #cegatanjogja #cegatansolo#cegatan #semarang #semaranghits#semarangexplore #jatenggayeng #jateng#jatengeksis #seputarindonesia#seputarsemarang #lambeturah
@tribunjateng@tribunnews @zona_info@infokejadiansemarang #SatgasAntiBlackCampaignJateng

Related Posts

1 of 262