Berita
Pontianak = Tingkatkan Pengamanan Markas, Polsek Pontianak Utara rutin lakukan pemeriksaan rutan kantornya. Jum'at (24/4/2026). Hal ini menurut Kanit Samapta Polsek Pontianak Utara AKP Adnan mengatakan, Kegiatan pemeriksaan ruangan rutan ini sebagai bagian dari pengamanan markas, barang atau benda yang dilarang dibawa atau berada diruang tahanan akan
Berita
Pontianak = Tingkatkan Pengamanan Markas, Polsek Pontianak Utara rutin lakukan pemeriksaan rutan kantornya. Jum'at (24/4/2026). Hal ini menurut Kanit Samapta Polsek Pontianak Utara AKP Adnan mengatakan, Kegiatan pemeriksaan ruangan rutan ini sebagai bagian dari pengamanan markas, barang atau benda yang dilarang dibawa atau berada diruang tahanan akan
Berita
Pontianak = Tingkatkan Pengamanan Markas, Polsek Pontianak Utara rutin lakukan pemeriksaan rutan kantornya. Jum'at (24/4/2026). Hal ini menurut Kanit Samapta Polsek Pontianak Utara AKP Adnan mengatakan, Kegiatan pemeriksaan ruangan rutan ini sebagai bagian dari pengamanan markas, barang atau benda yang dilarang dibawa atau berada diruang tahanan akan
Berita
JAKARTA - Masyarakat tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian UU No. 34 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun pada saat bersamaan, justru publik dikejutkan dengan tersebarnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tugas TNI (tertanggal 9 April 2026), sebagai turunan dari ketentuan Pasal 7
Berita
JAKARTA - Masyarakat tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian UU No. 34 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun pada saat bersamaan, justru publik dikejutkan dengan tersebarnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tugas TNI (tertanggal 9 April 2026), sebagai turunan dari ketentuan Pasal 7
Berita
JAKARTA - Masyarakat tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian UU No. 34 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun pada saat bersamaan, justru publik dikejutkan dengan tersebarnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tugas TNI (tertanggal 9 April 2026), sebagai turunan dari ketentuan Pasal 7
Berita
JAKARTA - Masyarakat tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian UU No. 34 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun pada saat bersamaan, justru publik dikejutkan dengan tersebarnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tugas TNI (tertanggal 9 April 2026), sebagai turunan dari ketentuan Pasal 7
Berita
JAKARTA - Masyarakat tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian UU No. 34 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun pada saat bersamaan, justru publik dikejutkan dengan tersebarnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tugas TNI (tertanggal 9 April 2026), sebagai turunan dari ketentuan Pasal 7
Berita
JAKARTA - Masyarakat tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian UU No. 34 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun pada saat bersamaan, justru publik dikejutkan dengan tersebarnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tugas TNI (tertanggal 9 April 2026), sebagai turunan dari ketentuan Pasal 7
Berita
BALI - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Densus 88 Antiteror menggelar Talkshow pencegahan terorisme yang menyasar kalangan pelajar di Provinsi Bali. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Presisi Polda Bali pada, Jumat (24/4/2026) ini diikuti ratusan pelajar dari berbagai sekolah. Talkshow ini turut dihadiri oleh, Wakil Menteri Kependudukan dan
Berita
KALTARA - Aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) di Kalimantan Utara kian mengkhawatirkan. Di tengah meningkatnya kerusakan lingkungan akibat praktik ilegal tersebut, Polda Kalimantan Utara akhirnya menyatakan sikap tegas: tidak ada lagi toleransi bagi para pelaku. Kapolda Kaltara, Djati Wiyoto Abady, menegaskan bahwa penambangan ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Menurutnya, dampak
Berita
KALTARA - Aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) di Kalimantan Utara kian mengkhawatirkan. Di tengah meningkatnya kerusakan lingkungan akibat praktik ilegal tersebut, Polda Kalimantan Utara akhirnya menyatakan sikap tegas: tidak ada lagi toleransi bagi para pelaku. Kapolda Kaltara, Djati Wiyoto Abady, menegaskan bahwa penambangan ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Menurutnya, dampak