Berita
Palu - Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Tengah, Jumat (21/11/2025). Kunjungan itu dilakukan untuk melihat langsung standar pelayanan dan kualitas penyajian makanan yang diberikan kepada pelajar di sejumlah sekolah Kota Palu. Dalam peninjauan tersebut, Menteri Hukum didampingi Kapolda
Berita
Palangka Raya - Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus menggelar acara Coffee Morning bersama akademisi hukum, bertempat di Aula Rapat Ditreskrimsus Mapolda setempat, Kamis (20/11/2025). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dirreskrimsus Polda Kalteng, Kombes Pol Dr. Rimsyahtono, didampingi sejumlah pejabat Ditreskrimsus, serta turut dihadiri Dr. Kiki
Berita
Jakarta, Minggu — Menyikapi polemik publik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 13 November 2025 dan kini menjadi perbincangan luas, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H. menegaskan pentingnya membaca isi putusan secara teliti, lengkap, dan utuh. Banyak tafsir berkembang yang tidak sesuai dengan
Berita
BANYUMAS – Kuasa hukum Luthfi Ali, Rachmat Prijohartono SH, menyampaikan hak jawab atas pemberitaan Media Indie Banyumas pada Jumat, 14 November 2025, yang memuat pernyataan Edward Kristanto. Dalam klarifikasinya, Rachmat menegaskan informasi yang beredar tidak benar dan perlu diluruskan. Rachmat menjelaskan, hubungan kerja antara kliennya dan Edward Kristanto sudah berlangsung lama
Berita
KOTA MALANG — Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini dimaksudkan untuk mempertegas pembatasan jabatan
Berita
KOTA MALANG — Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini dimaksudkan untuk mempertegas pembatasan jabatan
Berita
Denpasar - Polda Bali menggelar Latihan Pra Operasi (Latpraops) "Zebra Agung-2025" dalam rangka meningkatkan penegakan hukum lalu lintas di Wilayah Hukum Polda Bali. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 14 November 2025, bertempat di Gedung BKPSDM Provinsi Bali Jl. Hayam Wuruk No. 152 Sumerta Kelod Denpasar Timur. Dengan
Berita
Jakarta — Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi kepolisian tetap sah secara hukum, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil. Menurut Rullyandi,
Berita
Jakarta — Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi Polri merupakan langkah yang sah secara hukum dan konstitusional. Dasar hukumnya, kata Margarito, masih berlaku dan memiliki kekuatan konstitusional hingga saat ini. Menurutnya, Undang-Undang
Berita
Jakarta — Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi kepolisian tetap sah secara hukum, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil. Menurut Rullyandi,
Berita
Jakarta — Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi kepolisian tetap sah secara hukum, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil. Menurut Rullyandi,
Berita
Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama